Hukum Internasional

Nurul Firdaus: Hukum Internasional: I.          Definisi Hukum Internasional Hukum Internasional termasuk hukum publik, menurut Charles Chyne Hyde, Hukum Internasiona...

Question Tag

Cahaya Anita: Question Tag: Question Tag adalah sebuah pertanyaan yang di tambahkan diakhir sebuah kalimat. Kalimat penegasan/question tag, berupa kalimat penegas...

Tips merawat gigi berbehel

Yah, behel behel behel. That word so famous and trend (kata anak muda zaman sekaarang). Kalau diKampungku di sebut dental braces. hahha. Banyak kisah yang paling berharga semenjak saya memutuskan untuk memakai kawat gigi. *maksa

Pada zaman dahulu kala saya ingin memakai kawat gigi (mendongeng) hehehe. Oke oke serius sekarang. Dulu saya inginnnnnn sekali memakai behel kareena saya melihat orang-orang yang memakai behel itu terlihat keren dan gaul. Nah kebetulan gigiku agak berantakan. Salah salahh maksudnya sangat berantakan.Alasan itulah yang menggerakan hati kecil saya dan memutuskan untuk memakai behel. hahaha lebay.

 Pada tanggal 22 Januari 2013, moment bersejarah yang paling dahsyat yaitu "memakai pagar digigi". Yup, memakai kawat gigi. hehheheh. Drg. Josh adalah dokter gigi terhebat yang paling ahli dalam hal memasangkan behel. Pertama, sakittt. Kedua, ngiluuu. Ketiga, pusing kepalaku. Keempat, susah makan. Kelima, monyong. Keenam, cantik dan rapi. Itulah suka cita saya sejak menggunakan behel. Kata my dentist Cantik itu Mahal dan butuh pengorbanan. Camkan !

Lanjut ke kisahku. Pertama "Sariawan" adalah salah satu tamu setia yang akan menemani saat pertama kali memakai behel. Lumayan lah penderitaannya. Tapi setelah menggunakan obat kumur yang diberikan dokter sariawan saya langsung hilang. minox apakah itu namanya saya lupami, nanti kalau saya ingat baru saya tulis. Otree ;). Kedua gigi ngilu, itu sakitnya kayak lihat pacar pegang tangan cewek lain. hehe naudzubillah amit-amit jauhkan. Ketiga Malu. Yup tepatnya saya malu bicara kalau habis makan karena masih ada sisa-sisa makanan dicelah-celah gigi. Kata orang dikampungku I'm so embarrassed. Heheh

Nah, berhubung saya berbaik hati, saya akan mebongkar tips merawat gigi bagi yang memakai behel : 

1. Sikat gigi yang dipakai khusus untuk orthodontik bentuknya kecil dan bulu sikatnya halus. Dijual di apotek, klinik, dan supermarket besar (bukan di warung-warung

2. Selain itu juga ada sikat tambahan untuk sela2 gigi, karena orang yang pake behel biasanya terbentuknya karang gigi menjadi lebih cepat.

 3.Gunakan pasta gigi dengan formula terlengkap agar benar-benar melindungi dan merawat gigi secara intens. Menyikat gigi sebaiknya dilakukan dua kali proses, yang pertama tanpa pasta gigi terlebih dahulu agar sisa-sisa makanan yang hendak diberantas bisa terlihat dan tidak terhalang buih dari pasta gigi (lakukan di depan cermin tentunya), setelah itu barulah menyikat gigi dan lidah dengan pasta gigi.

4.Wajib berkumur dengan obat kumur setelah menyikat gigi dan bila perlu gunakanlah dental floss (benang gigi). Maka, tidak mengherankan apabila rutinitas menyikat gigi ketika awal masa pemakaian behel bisa mencapai 20 menit.

5.Menyikat gigi dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari: pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur.

6.Perbanyak mengonsumsi vitamin B12 karena akan lebih sering terkena sariawan disebabkan karena tergores behel. 

7.Setelah check-up, biasanya bukan hanya gigi yang akan terasa ngilu/nyeri tapi juga rahang, dagu dan kepala bahkan terkadang bisa sampe demam. Hal ini dikarenakan pergerakan gigi yang otomatis berpengaruh ke sistem syaraf dan bentuk kepala serta profil wajah kita. Jadi siapkan painkiller seperti Panadol yang mengandung parasetamol bila perlu.

8.Hindari makanan yang terlalu keras. Potong makanan dengan tangan terlebih dahulu, jangan memotongnya langsung menggunakan gigi. Selain bisa mengacaukan proses pergeseran gigi, juga dapat melepas bracket behelnya. Untuk memasangnya kembali dikenakan biaya tambahan.

Hal yang Wajib Dilakukan

Ada beberapa hal yang wajib dilakukan bila kamu menggunakan behel yakni, rajin membersihkan gigi setiap makan, selalu sediakan tusuk gigi. Serta jangan lupa untuk membawa sikat gigi untuk bersihkan sisa-sisa makanan yang nempel di bracket. Gunakan sikat gigi khusus untuk perawatan orthodonti atau sikat gigi anak-anak, yang bulu sikatnya lembut agar tidak merusak bracket. Kontrol gigi sesuai jadwal yang ditentukan dokter. Iris kecil-kecil semua makanan yang masuk dan kunyah secara perlahan-lahan. Bila memakai karet elastik atau head gear, pasang sesuai dengan petunjuk dokter gigi.

Hal Yang Dilarang

Mencoba melepas atau menyetel kawat gigi yang sudah dipasang karena bisa merubah susunan yang telah ditetapkan. Memakan permen karet, permen keras, daging yang liat, keripik, kerupuk yang keras. Mengutakatik sendiri bracket yang lepas atau kawat yang menusuk gigi. Ini sangat berbahaya hubungi dokter untuk penangulangannya.

sumber:http://infodari.com/tips-merawat-gigi-yang-pasang-behel/

Begitu banyak penderitaan yang saya lewati setelah memakai behel. Tapi ada berjuta kebahagian telah menanti. Gigiku yang awalnya tidak rapi sekarang menjadi rapi. Setiap orang pasti mendambakan mempunyai gigi yang rapi kan? Jadi, memakai behel why not? Tetap percaya diri. Oke

After

Wisma Maharani Wakatobi

WISMA MAHARANI

Wisma Maharani merupakan tempat menginap yang sangat nyaman di Wangi-Wangi, Wakatobi. Dengan fasilitas sekelas hotel, letak yang sangat strategis di tengah ibukota  kabupaten wakatobi,  dijalur jalan protokol dan dekat dengan kompleks perkantoran.

 

Tarif kamar per malam:

· Kamar Vip Rp. 225.000,-

· Kamar standar  double room Rp. 175.000,-

· Kamar standar 1 Bed Rp.150.000,(AC)

Fasilitas kamar  Wisma:

• Televisi (Kabel TV)

• Meja kerja

• Kamar mandi

• Ruangan ber- AC

Alamat: Jln. Jendral Sudirman No.9 Wanci  Kab. Wakatobi Telp.0404-21592 post 93791 contact person: 082345104415 (yayan)

Email : yayan_harbiadi@yahoo.co.id

TERIMA KASIH

pengantar ilmu hukum: pengantar hukum indonesia

pengantar ilmu hukum: pengantar hukum indonesia: PENDAHULUAN A.     Pengertian Pengantar Hukum Indonesia Pengantar atau introduction artinya memperkenalkan secara umum, seingga dipe...

Fadhil Yaya' d Luffy: Asal Legalitas, Teori, Praktik dan Permasalahannya...

Fadhil Yaya' d Luffy: Asal Legalitas, Teori, Praktik dan Permasalahannya...: A.  Latar Belakang Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Geen feit is st...

Dedi Wahyudi, S.Pd.I: Modul Lengkap Bahasa Inggris

Dedi Wahyudi, S.Pd.I: Modul Lengkap Bahasa Inggris: CHAPTER I ARTICLE Article adalah hal kecil yang sering kali membuat bingung ketika siswa akan melakukan Writing Practice. Oleh karena itu, ...

Muhamad Arifudin: Daftar Istilah Hukum

Muhamad Arifudin: Daftar Istilah Hukum: addendum : adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fis...

Fadhil Yaya' d Luffy: Asal Legalitas, Teori, Praktik dan Permasalahannya...

Fadhil Yaya' d Luffy: Asal Legalitas, Teori, Praktik dan Permasalahannya...: A.  Latar Belakang Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Geen feit is st...

Seleksi PPAN - my story

DREAMS OF A DREAMER GIRL

                Overseas, wow two words that sounded amazing for a country girl. For overseas imagine feels so impossible. Australia, Korea, and Japan, where the country is? How do I get there? How much money which should I remove it in order could to there? That is the question that is always gnawing my heart and mind.

                To a learner, learn english, language of korea, and languages ​​japan, will make me feel that 2% my dream will be achieved. Watching movies, listening to music k-pop, and read the articles about these countries makes me sometimes to tears. And dream-such dreams as if increasingly imagined in inside my mind. At least watching movies and listening to music I feel 4% of my dreams will be fulfilled. InsyaAllah

                Seoul and Busan in South Korea. Brisbane is in Australia. And Tokyo was in Japan. The dots foray later, has written neatly in the book. Hanbok traditional dress South Korea, it's that I will wear when I was in Korea. Enjoying the beautiful the sky Brisbane, that's which would me do if I were in Australia. And feel the chill of the snow in Japan, that's what I would do if I were in Japan. Hehehhe dream (but it will be real). Amen

                My dreams it appears there was a bright spot since the AIYEP (Australia-Indonesia Youth Exchange Program). The program consists of two phases: Phase Phase Australia and Indonesia. Each phase is further divided into two phases, namely phase towns and villages phase. On phase their village in place it in Wakatobi .. The greatest youth Indonesia and Australia gathered in my village. Very amazing ^ _ ^

                Young men and women talented such, they visited the my school for display the talent-talents brilliant which they possess such as dancing, singing, playing music, and which looks very stunning namely youth in Indonesia were their fluent in-speaking english. Yahh, it's very stunning look for a student like me. Honest alone my school for application of english language else still very minimal. That's why since AIYEP held in Wakatobi provide encouragement and impetus for me to be even harder to learn English. Moreover there was a young man from Australia who became a motivator me. Hehehehe .. Well at least 30% of my dreams will be fulfilled. Amen

                n bench my college also confronted with the eyes lecture language of english. But this time is very difficult. TOEFL, that's his name. To learn fairly fallen hair. To reduce the risk of hair loss, I also attended a course bah asa english. "Smart Camp", it is where I learned English. Not only lesson which I can, but experience my teacher give my again science and motivation for remain enterprising learn english. Smart camp like a container to hold the dream and the way to make my dream come true. And 50% would be a real dream God willing.

                While college is so much information on scholarships abroad. I attend many seminars and dissemination of scholarship schools abroad, which makes the dream seemed so real. One day I followed the socialization of the Inter State Youth Exchange Selection (PPAN) Full conducted Caraka Muda Indonesia (PCMI). And I can say, welcome to Korea, Japan, and Australia. Wow unbelievable. This program does not at least make me look like a crazy person. This program answer the question my,? Firstly, How do in order that me could to there? Secondly, How much money which should I remove it in order could to there? yah first answer my would follow the Ship for Americans South-East Asia Youth Program (SSEAYP) and answers second is a free. Dream of 60% should be secure. Amen

                Chase a dream indeed pass through several processes which certainly have tiers difficulty respectively. And requires effort and sacrifice particularly strenuous. I believe, the dream is not just a fantasy that hovers in the mind .. But the dream is mover for grabbing the ideals. Remains become self its own and believe self-that's which will become powerful weapon ku for could pass the in following this selection. Vision and mission of greatest my in following this activity will I lay out the when I graduated to the interview stage. Seomaga me graduated. Amen. That's the story of me. Thank you +Ali Murtadhonuri 

Hukum Adat 1 (makalah)

Belajar Hukum Yuk..!!!!: Hukum Adat 1 (makalah): Asal Mula Hukum Adat Istilah hukum adat berasal dari terjemahan dari perkataan “adatrecht” yang pertama kali diperkenalkan oleh Pro...

Ali Murtadhonuri: Dubes Australia Merayakan Program Pertukaran Pemud...

Ali Murtadhonuri: Dubes Australia Merayakan Program Pertukaran Pemud...: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty malam ini akan merayakan keberhasilan Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia (A...

Ali Murtadhonuri: Dubes Australia Merayakan Program Pertukaran Pemud...

Ali Murtadhonuri: Dubes Australia Merayakan Program Pertukaran Pemud...: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty malam ini akan merayakan keberhasilan Program Pertukaran Pemuda Australia-Indonesia (A...

Ali Murtadhonuri: Tentang AIYEP...

Ali Murtadhonuri: Tentang AIYEP...: AIYEP SELAYANG PANDANG T he WHAT, WHO, WHERE, WHEN, WHY, HOW, and SO WHAT? About AIYEP T ulisan ini tercipta atas doro...

Ali Murtadhonuri: Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2012 Propins...

Ali Murtadhonuri: Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2012 Propins...: Program PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) merupakan program tahunan hasil kerjasama Pemerintah RI dengan negara-negara sahabat dan telah...

.: MATERI TOEFL Part. 1 “ Pola Umum Membuat Kalimat B...

.: MATERI TOEFL Part. 1 “ Pola Umum Membuat Kalimat B...: SUBJEK             KATA KERJA             OBJEK             KETERANGAN (wajib)                    (wajib)     ...

.: TOEFL PRACTICE AND EXPLANATION : Model Test 3

.: TOEFL PRACTICE AND EXPLANATION : Model Test 3: Model Test 1 Model Test 2 Model Test 3 CONTOH TOEFL TEST

.: TOEFL PRACTICE AND EXPLANATION : Model Test 2

.: TOEFL PRACTICE AND EXPLANATION : Model Test 2: MODEL TEST 2 » Quiz School

Pengertian Konstitusi menurut para ahli

  Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

                Konstitusi berasal dari: bahasa Inggris yaitu “constitution” dan berasal dari bahasa Belanda “constitue” dalam bahasa Latin (contitutio,constituere) dalam bahasa Perancis yaitu “constituer” dalam bahasa Jerman “verfasung” dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. 

Konstitusi/UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan dan diselenggarakan dalam suatu masyarakata negara.

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Pengertian konstitusi menurut para ahli tentu saja melibatkan pendapat para ahli ketatanegaraan di dalamnya. Para ahli tersebut di antaranya:

1. K. C. Wheare

 Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

2. Herman Heller

 Pengertian konstitusi menurut para ahli, kali ini menurut Herman Heller adalah konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

3. Lasalle

 Menurut Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb.

4. L.j Van Apeldoorn

 L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

5. Koernimanto Soetopawiro

 Pengertian konstitusi menurut pada ahli juga dikeluarkan oleh Koernimanto Soetopawiro. Menurutnya, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

6. Carl Schmitt

 Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

1. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;

Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

Konstitusi sebagai bentuk negara.

Konstitusi sebagai faktor integrasi.

Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

2. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)

3. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.

4. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

7. E.C.S. Wade

 Menurut E.C.S. Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

8. Sovernin Lohman

 Sovernin Lohman mengatakan makna konstitusi di dalamnya terdapat tiga unsur yang sangat menonjol;

Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Artinya, konstitusi merupakan hasil kerja dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

9. James Bryce

 James Bryce juga "menyumbangkan" pendapatnya tentang pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi menurut para ahli juga melibatkan namanya sebagai seorang ahli ketatanegaraan. Menurutnya konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan cara melalui hukum.

10. CF. Strong

 CF. Strong, konstitusi terdiri dari: dokumentary constiutution/ writen constitution) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nondokumentary constitution adalah berupa

kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

11. Miriam Budiarjo

 Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang: organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum, dan cara perubahan konstitusi.

12. G.J. Wolhoff

 G.J. Wolhoff, konstitusi adalah undang-undang dasar tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu.

Pembahasan Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Tambahan

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli :

a)      K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa       kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 

b)      Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 bagian, yaitu :

1.      Die politische verfassunglas gesellschaftlich wirklichkeit, yang artinya bahwa konstitusi adalah cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagi suatu kenyataan ( mengandung pengertian politis dan sosiologis )

2.      Die verselbstandigte rechtsverfassung, yang artinya bahwa konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalammasyarakat ( mengandung pengertian yuridis )

3.      Die geshereiben verfassung, yang artinya bahwa konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang – undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

c)      Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of government”  bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).

d)     Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb

e)      L.j Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis

f)       Koernimanto soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bewrsama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

g)      Carl schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:

a.       Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu;

©      Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.

©      Konstitusi sebagai bentuk negara

©      Konstitusi sebagai faktor integrasi

©      Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara

b.      Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitrusi dapat berupa terttulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)

c.       konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan

d.      konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya

h)       E. C. S. Wade .

Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.

i)        Chairul Anwar

Konstitusi adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nila-nilai fundamentalnya.

j)         Sri Soemantri

Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

k)      CF. Strong

Kostitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah

l)        Lord James Brice

Konstitusi merupakan sutu kerangka masyarakat politik yang diatur melalui dan dengan hukum, hukum mana telah menetapkan secara permanen lembaga-lembaga yang mempunya fungsi-fungsi dan hak-hak tertentu yang diakui

PENGERTIAN KONSTITUSI : Menurut Para Ahli

Istilah konstitusi dari sudut sejarah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno. Konstitusi Athena dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dapat diduga bahwa pemahaman orang tentang apa yang diartikan Konstitusi, sejalan dengan pemikiran orang-orang Yunani kuno tentang negara. Hal ini dapat diketahui dari paham Socrates yang dikembangkan  oleh muridnya Plato, dalam bukunya Politea atau negara, yang memuat ajaran-ajaran Plato tentang negara atau hukum, dan bukunya Nomoi atau undang-undang, dan juga tulisan Aristoteles dalam bukunya Politicia yang membicarakan tentang negara dan hukum (keadilan).

Dalam masyarakat Yunani Purba dikatakan, bahwa Politea diartikan sebagai Konstitusi, sedangkan Nomoi adalah undang-undang biasa. Perbedaan dari istilah tersebut adalah politea mengandung kekuasaan lenih tinggi daripada nomoi, karena mempunyai kekuatan membentuk agar tidak bercerai berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Respublica Constituere. Sehingga lahirlah semboyan yang berbunyi “Pricep Legibus solutus est, Salus Publica Suprema Lex” yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur daripada negara, oleh karena itu adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi pada zaman Yunani purba, baru diartikan secara materiil, karena konstitusi saat itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat :

Istilah konstitusi berasal dari kata Costituer (Bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”, yaitu membentuk suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan poko (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bengunan besar yaitu negara.

Bertolak dari konsepsi tersebut maka, secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk,megatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat :

Konstitusi yang berasal dari istilah Constitution (Bhs. Inggris dan Perancis), Constitutio (Bhs. Latin) atau Verfasung (Bhs. Belanda) memiliki perbedaan dari undang-undang dasar atau Grundgesetz. Jika ada kesamaan itu merupakan kekilafan pandangan di negara-negara modern. Kekilafan tersebut disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki setiap peraturan harus tertulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

Terkait dengan istilah konstitusi ini  Para ilmuwan Hukum Tata Negara telah terjadi perbedaan pendapat :

1.1. Kelompok yang mempersamakan Konstitusi dengan UUD, antara lain :

a. G.J. Wolhaff, ‘kebanyakan negar-negara modern adalah berdasarkan atas suatu UUD        (konstitusi)’ ;

b. Sri Sumantri, penulis menggunakan istilah konstitusi sama dengan UUD (grondwet);

c. J.C.T. Simorangkir menganggap bahwa konstitusi adalah sama dengan UUD.

1.2. Kelompok yang membedakan Konstitusi dengan UUD, antara lain :

 a. Van Apeldoorn, bahwa UUD adalah bagian tertulis dari konstitusi. Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis;

 b. M. Solly Lubis, ‘akhirnya jika kita lukiskan pembagian konstitusi itu dalam suatu skema, maka terdapatlah skema sebagai konstitusi tertulis (UUD) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi)’ ;

 c. Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, bahwa setiap peraturan hukum, karena pentingnya harus ditulis dan konstitusi yang ditulis adalah UUD.

Menurut paham Herman Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD. Dia membagi konstitusi dalam 3 (tiga) pengertian :

A. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (Die Politichie Verfassung als Gesellschaftliche) dan ini belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (ein Rechtsverfassung) atau masih merupakan pengertian sosiologi/politik dan belum merupakan pengertian hukum ;

B. Unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum (Rechtverfassung) dan tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut ‘abstraksi’ ;

C. Ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Suatu Rechtverfassung memerlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang fundamental.

Menurut Lord Bryce, terdapat 4 empat (empat) motif timbulnya konstitusi :

1)      Adanya keinginan anggota warga negara untuk menjamin hak-haknya yang mungkin terancam dan sekaligus membatasi tindakan-tindakan penguasa;

2)      Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau yang memerintah dengan harapan untuk menjamin rakyantnya dengan menentukan bentuk suatu sistem ketatanegaraan tertentu;

3)      Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin tata cara penyelenggaraan ketatanegaraan;

4)      Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara bagian.

KONSTITUSI

Konstitusi menurut makna katanya berarti ‘dasar susunan badan politik’ yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang mebentuk, mengatur atau memerintah negara.

K.C Wheare F.B.E seperti dikutip Juniarto mengatakan :

Istilah constituion pada umumnya dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh peraturan mengenai ketatanegaraan suatu negara yang secara keseluruhan akan menggambarkan sistem ketatanegaraannya. Sistem ketatanegaraan tersebut terbagi dalam dua golongan, yaitu peraturan berderajat legal (law) dan berderajat nonlegal (extralegal).

Sedangkan dalam pandangan Bolingbroke :

Yang dimaksud konstitusi,jika berbicara dengan cermat dan tepat, adalah kumpulan hukum, lembaga, dan kebiasaan, yang berasal dari prinsip-prinsip tertentu … yang menyusun sistem umum, dan masyarakat setuju untuk diperintah menurut sistem itu.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya peraturan-peraturan (konstitusi) ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, berupa UUD atau UU dan ada yang tidak tertulis yang berupa ‘ussages, understanding, custums atau convention’.

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian :

1). Dalam pengertian yang luas, konstitusi berari keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitutionelle), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campur tangan keduanya;

2). Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dsar negara. Misal UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

Semoga Bermannfaat

Tujuan dan Sifat Konstitusi

SIFAT KONSTITUSI

 1.    Konstitusi formal dan materiil

Adanya kesalah pahaman dalam cara pandang banyak orang mengenai konstitusi yang sering diidentikkan dengan undang-undang dasar. Penyebab kesalahan tersebut ialah adanya pengaruh paham kodivikasi yang menghendaki semua peraturan dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Pengertian undang-undang dasar dihubungkan dengan pengertian konstitusi merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang ditulis (die geschrieben verfassung), dalam arti inilah konstitusi bersifat yuridis atau rechtsverfassung, yaitu sebagai undang-undang dasar atau grundgesetz. Sementara itu konstitusi dalam arti luas tidak hanya bersifat yuridis semata tetapi bersifat sosiologis dan politis yang tidak disebut sebagai undang-undang dasar namun termasuk dalam pengertian konstitusi. Setiap rechtsverfassung memiliki dua syarat. Syarat pertama mengenai bentuknya yang berupa naskah tertulis sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku di negara tersebut, syarat kedua isinya berupa peraturan fundamental.

2.    Luwes (fleksibel) atau kaku (rigid)

Ukuran yang dipakai oleh para ahli dalam menentukan apakah suatu undang-undang dasar bersifat luwes atau kaku, ialah:

•    Apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan, dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit?

•    Apakah naskah konstitusi tersebut mudah atau tidak mudah berubah sesuai perkembangan serta kebutuhan masyarakat?

Untuk undang-undang dasar yang tergolong fleksibel perubahannya kadang-kadang hanya dengan  the ordinary legislative process, sementara undang-undang dasar yang dikenal kaku/rigid prosedur perubahannya dapat dilakukan antara lain:

a.    Oleh lembaga legislative tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu

b.    Oleh rakyat secara langsung melalui referendum

c.    Oleh utusan negara-negara bagian

d.    Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Harus diketahui pula bahwa menentukan suatu undang-undang apakah termasuk luwes atau rigid sebenanrnya tidak cukup hanya melihat dari segi cara merubahnya. Dapat saja dikatakan bahwa suatu uud bersifat rigid tetapi dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dasar tersebut, melainkan dapat dirubah diluar prosedur seperti melalui revolusi atau constitutional convention

Jikalau undang-undang dasar tersebut mudah mengikuti zaman maka undang-undang dasar tersebut bersifat fleksibel. Namun jika undang-undang tersebut tidak mudah mengikuti zaman maka sifat daripada undang-undang tersebut ialah rigid

TUJUAN KONSTITUSI

tujuan konstitusi yaitu:

 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak

 2. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.

 3. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh

Klasifikasi Konstitusi

Klasifikasi Konstitusi

KLASIFIKASI KONSTITUSI
K. C Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut.
1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.
2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku (rigid)
3) Konstitusi derajat tinggi dan bukan konstitusi derajat tinggi.
4) Konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat.
5) Konstitusi sistem pemerintahan Presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan Perlementer.
1. Konstitusi yang Tertulis dan Konstitusi tidak Tertulis.
Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dimuat dalam satu atau beberapa dokumen formal. Contoh negara yang memiliki konstitusi tertulis yang termuat dalam satu dokumen formal adalah Indonesia dengan UUD 1945 dan Amerika Serikat dengan The Constitutions of United States of America. Contoh negara yang memiliki konstitusi tertulis yang termuat dalam beberapa dokumen formal adalah Denmark ( termuat dalam 2 dokumen formal) dan Swedia (termuat dalam 4 dokumen formal).

Sedangkan, konstitusi yang tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Contoh negara yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis adalah Inggris dan Selandia Baru.
Menurut Pendapat C.F. Strong perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah perbedaan yang salah karena tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis dan tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis seperti yang terdapat di Inggris. Di Inggris terdapat beberapa bagian konstitusi yang tertulis yaitu dalam undang-undang. Misalnya, Magna Charta, Parliament Act, dll.
Lalu bagaimanakah dengan UUD 1945?



UUD 1945 Merupakan Konstitusi Tertulis
Mengacu dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia adalah sebuah konstitusi yang tertulis. Hal ini bisa dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alenia yang berbunyi:
…, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia…
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang berbentuk tertulis itu cukup lengkap . Hal yang diatur secara tertulis merupakan sesuatu yang fundamental. Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:
a) Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara;
b) Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan natara lembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya;
c) Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warga negara ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia;
d) Konsepsi atau cita negara berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, social, dan pertahanan;
e) Hal mengenai perubahan undang-undang dasar;
f) Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan tambahan
Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis . Makna yang terkandung sebagai hukum dasar yang tertulis ialah bahwa Undang-Undang Dasar mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat serta setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada, bahkan setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia.
2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku (rigid)
Yang dimaksud dengan konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut:
a) elastis, karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah;
b) diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang.
Hal ini berbeda dengan konstitusi kaku (rigid), yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut;
a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain;
b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa.
Termasuk klasifikasi yang manakah UUD 1945?
UUD 1945 Tergolong dalam Konstitusi yang Bersfat Kaku (rigid)
Sebelum UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali, persyaratan yang ditetapkan untuk mengubah UUD 1945 adalah “cukup berat”. Hal ini bisa dilihat dari bunyi pasal 37. Ada dua syarat yang ditentukan dalam pasal yaitu:
1) syarat kehadiran atau kuorum: sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR harus hadir;
2) syarat sahnya keputusan: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir harus menyetujui.
Setelah melalui proses amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tergolong konstitusi yang semakain rijid, karena selain tata cara perubahannya yang tergolong sulit, juga dibutuhkan suatu prosedur khusus . Melihat realitas dan kondisi Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun termasuk katagori konstitusi yang sulit dilakukan perubahan tetapi apabila dicermati, terdapat peluang untuk melakukan suatu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar meskipun harus menempuh jalan yang berat. Berikut ini merupakan prosedur dan proses dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapa dalam Pasal 37 yang menyebutkan:
1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam siding Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggoota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Pasal 37 Undang-Undang Dasar tersebut mengandung 4 (Empat) norma dasar, yaitu;
1. Bahwa yang berwenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar adalah berada pada lembaga negara yang bernama Majellis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Perubahan hanya dapat dilakukan pada pasal-pasalnya saja dalam arti selain pasalnya tidak dapat dilakukan perubahan misalnya tentang pembukaaan dan bentuk negara (Pasal 37 ayat 5)
3. Usul perubahan dilakukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Untuk mengubah sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan putusan unntuk perubahan dilakukan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi bukan Derajat Tinggi.
Yang dimaksud konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang memilki kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti diketahui dalam setiap negara terdapat selalu terdapat berbagai tingkat perundang-undangan baik dilihat dari isinya maupun ditinjau dari bentuknya. Konstitusi termasuk dalam kategori derajat tinggi apabila dilihat dari bentuknya berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya. Juga syarat untuk mengubah konstitusi tersebut berbeda, dalam arti lebih berat dibandignkan dengan yang lain.
Konstitusi bukan derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan untuk mengubah konsitusi ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain, umpamnya undang-undang.
Bagaimanakah dengan UUD 1945?
UUD 1945 tergolong dalam konstitusi derajat tinggi
Dalam derajat kedudukannya maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang memiliki derajat tinggi. Dalam arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang dijadikan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Bahwa sesuai dengan prinsip umum, sebuah undang-undang memiliki kedudukan lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Oleh karena itu, norma hukum peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengan norma hukum Undang-Undang Dasar atau konstitusi dinyatakan tidak berlaku .
Jenis dan hirearki peraturan perundang-undangan dinyatakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirearki peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);
4. Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda).
Berikut ini merupakan salah satu dari penjelasan peratuuran perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum bagi pembentukan perundang-undangan dibawahnya.
Dalam hal dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang memiliki derajat tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang artinya bahwa yang menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam hal ini merupakan suatu kewajiban para legislator memperhatikan dalam membuat peraturan dibawahnya agar tidak bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.
4. Konstitusi Kesatuan dan Konstitusi Serikat
Klasifikasi konstitusi atas serikat dan kesatuan ini berhubungan dengan bentuk negara. Seperti kita ketahui dikenal bentuk negara serikat dan negara keasatuan. Dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara-negara bagian. Pembangian kekuasaan itu diatur dalam konstitusinya.
Dalam negara yang berbentuk kesatuan, pembagian kekuasaan itu tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan pemerintah pusat. Walaupun demikian hali itu tidak berarti bahwa keseluruhan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsetrasi ke daaerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi. Lain halnya dengan negara kesatuan yang bersistem desentralisasi. Dalam konstitusinya terdapat pemencaran kekuasaan tersebut.
Bagaimanakah dengan konstitusi di Indonesia?
UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Tergolong Konstitusi Kesatuan
Dalam UUD 1945 jelas dinyatakan dalam Bab I pasal 1 ayat (1) tentang Bentuk Dan Kedaulatan yang berbunyi:
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”
Dapat dinyatakan bahwa kesatuan adalah bentuk negara dan republik adalah bentuk pemerintahan. Jelasnya dalam pasal tersebut dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mengakui suatu wilayah dalam negara yang memiliki sifat negara. Dalam arti bahwa Indonesia hanya memiliki satu undang-undang dasar.
Dalam menyelenggarakan pemerintahannya bangsa Indonesia tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan yang terpusat hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:
1. wilayah Indonesia yang sangat luas;
2. daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan.
Dengan alasan demikian maka pemerintah menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu maka UUD 1945 memandang perlu adanya pemeriatahan daerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibat dari penerapan asas desentralisasi.
Berikut ini merupakan landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan asas desentralisasi pada daerah-daerah di Indoensia:
Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18,
1. Negara Kesatuan Republik Indoensia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**
2. Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusasn pemerinntahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemeilihan umum.**
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**
5. Pemerintahan daeerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditgentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**
7. Susunan dan tata cara penyelnggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**
Untuk menyelenggarakan lebih lanjut mengenai pemeritahan maka dibentuk undang-undang organic yang kan menjabarkan lebih lanjut mengenai otonomi daerah. Untuk peraturan otonomi daerah yang terbaru sekarang adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan daerah/otonomi daerah yang mengantikan UU No 22 Tahun 1999.
5. Konstitusi Sistem Perlementer dan Konstitusi Sistem Presidensial
Konstitusi yang berdasarkan sistem Presidensiil maupun parlementer dapat kita ketahui, yaitu dengan memperhatikan hubungan antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif. Dalam arti disini bahwa kedua lembaga tersebut mamiliki hubungan yang erat dalam menjalankan kekuasaannya.
Dalam sistem pemerintahan presidensiil antara badan eksekutif dan legislatif memiliki kedududan yang independen. Dalam arti kedua lembaga tersebut tidak memiliki hubungan secara langsung. Disni parlemen tidak mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung sebab badan ini terpisah satu sama lain. Berikut ini merupakan ciri dari suatu konstitusi dari sistem presidensial:
1. Kekuasaan pemerintahan berada pada tangan presiden dalam arti bahwa tidak adanya pemisahan kekuasaan antara presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam arti bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh anggota parlemen tetapi dipilih oleh rakyat atau suatu oleh suatu dewan/majelis.
2. Kabinet (dewan menteri dibentuk oleh presiden. Sedangkan untuk pertanggungjawabannya kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen hal ini dikarenakan menteri tidak dipilih oleh parlemen melainkan oleh presiden.
3. Presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban oleh parlemen, hal ini dikarenakan bahwa presiden tidak dipilih oleh parlemen melainkan dipilih oleh rakyat secara langsung atau oleh suatu majelis.
4. Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan lembaga parlemen seperti dalam system pemerintahan parlementer.
5. Kekuasaan legislatiif berada pada lembaga legislatif dan sebagai anggota parlemen dipilih oleh rakyat secara terpisah dengan presiden.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan secara langsungoleh lembaga parlemen.
Dan berdasarkan penjelasan diatas maka dapatlah dikatakan bahwa kebalikan dari system pemerintahan presidensiil yaitu system pemrerintahan parlementer yaitu dimana adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini lembaga legislatif mengawasi secara langsung lembaga eksekutif. Dengan mengunakan keukuasaannya maka secara langsung lembaga legislatif memiliki kekuasaan untuk secara langsung mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berikut ini merupakan cirri-ciri dari system pemerintahan parlementer:
1. Lembaga legislatif atau parlemen suatu lembaga yang dimana dalam merekrut anggota-anggota untuk menduduki lembaga tersebut harus melalui pemilu. Dalam system parlementer badan inilah satu-satunya badan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada parleman sebagai badan perwakilan dan lemabaga legislative.
2. Dalam keanggotaan parlemen merupakan anggota-anggota partai politik yang berhasil menang dalam pemilihan umum (general election). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudah dipastikan partai politik yang menang dalam pemilihan umum akan memiliki peluang yang besar menjadi mayoritas dan akan memiliki kekuasaan yang besar dalam parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari menteri-menteri sebagai anggota yang akan dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai seorang pemeimpin cabinet. Perdana menteri sebagai pemimipin kabinet itu dipilih oleh anggota parlemen untuk menjalankan kekuasaan eksekutif/pemerintahan. Dalam pada itu kekuasaan pemerintahan terdapat pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang penting semua anggota cabinet diisyaratkan dari atau berasal dari parlemen.
4. Adanya tanggung jawab politik oleh perdana menteri beserta menteri-menterinya dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat terjadi apabila menteri tersebut tidak lagi mendapat kepercayaan sehingga tidak lagi mendapat dukungan dari parlemen. Berarti sewaktu-waktu dapat saja parlemen menunjukan pada cabinet suatu ketidak percayaan sehingga akhirnya parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada cabinet.
5. Jabatan kepala negara tidak sekaligus menjadikannya sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini berarti adanya pemisahan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republic atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan minarki. Kepala negra tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbangan antara kekuasaan parlemen dan kabinet maka kepala negara dapat membubarkan parlemen sebagai imbangan bahwa parlemen dapat membubarkan kabinet. Dalam pada itu maka presiden/raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Untuk itu maka diadakan pemilihan umum lagi untuk memilih parlemen yang baru.
UUD 1945 Menganut Klasifikasi Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensiil
Dari berbagai ciri dari identifikasi dalam system pemerintahan presidensiil maupun dalam system parlementer maka dengan membandingkankannya dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat menerangkan atau membuktikaan bahawa Indoensia menganut sistem pemerintahan Presidensiil yaitu sebagai berikut:
Mengacu pada Undag-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menyenggarakan kehidupan berbangsa yang didalamnya terdapat pembagiaan kekuasaan antara berbagai lembaga negara. Diantara lembaga kekuasaan yang merupakan pembagian kekuasaan seperti teori Trias politika yang diajukan Montesquieu. Maka untuk membahas tentang system pemerintahan yang dianut di Indonesia maka akan dicoba dicari landasan-landasan hukum yang dapat dijadikan bukti bahwa Indonesia menganut system presidensiil. Gambaran akan system pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut.
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 4 Ayat (1))
Artinya bahwa presiden adalah penyelenggara tertinggi dalam pemerintahan. Namun dalam menyelnggarakan kekuasaannya presiden tidak dapat sewenang-wenang karena dibatasi oleh undang-undang dasar sendiri.

2. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6 Ayat (1) ).

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung. Dan merupakan satu paket antara presiden dan wakil presiden yang menjadi pesrta pemilu.

3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 7C).
Kedudukan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah seimbang dimana presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam system pemerintahan parlementer. Begitu juga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

4. Preiden dinatu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.(Pasal 17 Ayat (1) dan (2) ).
Menteri itu adalah pembantu presiden dimana menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Merupakan hak perogatif presiden untuk memilih menteri untuk membantunya menjalankan tugasnya. Sehingga yang seharusnya terpilih adalah orang-orang yang memiliki kualitas dan professional.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 Ayat (1) )
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu oleh rakyat dimana anggota DPR merupakan anggota partai politik. Untuk menjadi anggota DPR harus masuk dalam suatu partai dimana partai inilah yang menjadi fasilitas dalam mengikuti pemilihan umum.

6. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (Pasal 20 Ayat (1) )
kekuasaan dalam pembentukan undang-undang berada pada parlemen yang dulunya berada pada presiden. Parlemen yang menentukan untuk berlakunya suatu undang-undang meskipun bekerja sama dengan presiden.

Dengan demikian dari ciri yang diajukan diatas yang terdapat dalam UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut system pemerintahan presidensial.